Kebijakan Pemerintah Pusat pasca terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya membuka peluang seluas-luasanya dan memberikan kemudahan perizinan terhadap bidang usaha yang terbuka dengan tujuan pertumbuhan ekonomi meningkat, terciptanya lapangan kerja, menurunnya angka kemiskinan serta pemberdayaan UMKM.
Oleh sebab itu, menurut I Made Agus Aryawan, sudah menjadi kewajiban Pemerintah untuk hadir dan memberikan pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha agar dalam berinvestasi mengikuti ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan tertib administrasi perizinan.
Investasi membutuhan dukungan semua pihak agar terwujud ekosistem investasi dan kemudahan berusaha serta keamanan dan kebarlanjutan usaha. Berbagai hambatan dalam merealisasikan rencana investasi termasuk aspek perizinan semestinya dapat dimediasi/ difasilitasi oleh semua stakeholders termasuk Pemerintah agar pelaku usaha dapat segera merealisasikan investasinya dan menjalankan kegiatan usahanya sesuai rencana.
Disisi lain bagi pelaku usaha wajib mentaati peryaratan dasar perizinan berusaha dan kewajiban yang ditetapkan sesuai Norma Standar Pedoman dan Kriteria (NSPK) perizinan berusaha sebagai legalitas dalam menjalankan kegiatan usaha agar tidak menimbulkan polemik dan euphoria pendapat dari beberapa pihak yang tidak memiliki kompentensi dan kewenangan apalagi tanpa didukung data yang cukup sehingga informasi yang tersajikan menjadi bias dan tidak valid.
“Kebijakan dan pernyaratan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS RBA (Risk Based Approach) berbeda dengan mekanisme dan persyaratan perizinan yang berlaku sebelumnya sehingga perlu saya jelaskan agar pemahaman kita sama bahwa nomenklatur izin usaha saat ini meliputi NIB (Nomor Induk Berusaha), Sertifikat Standar dan Izin yang diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha oleh Pemerintah (Kementerian Investasi/BKPM), Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
Berdasarkan penelusuran data izin terhadap 15 KBLI yang terbit atas nama PT. Kreasi Bali Prima maka dapat dinyatakan bahwa usaha Atlas Beach Fest telah mengantongi sebagian besar izin usaha dan sebagian lagi masih menunggu verifikasi dari Dinas Teknis di Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten Badung,” pungkas I Made Agus Aryawan.***go
