Perda RTRW Nomor 3 Tahun 2020 Disahkan, Koster Janji akan Tindak Pelanggar Aturan

Paradiso.co.id|Denpasar – Pemprov Bali akhirnya menyelesaikan dan mengesahkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Gubernur Bali I Wayan Koster menegaskan, Bali harus segera menertibkan banyak pelanggaran tata ruang yang terjadi selama ini. Sebelum ada perubahan, potensi pelanggaran tata ruang sangat besar. “Kebijakan yang sudah dituangkan dalam regulasi harus dilaksanakan dengan tegas dan disiplin. Saya akan mengawasi langsung dengan aparat yang ada. Dan saya komit untuk hal itu. Sebab kalau tidak Bali akan rusak. Tapi pelan-pelan saja, pelanggar aturan akan ditindak,” ujarnya di Denpasar, Jumat (29/5).

Menurut Koster, dengan berlakunya Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 maka beberapa pembangunan infrastruktur publik bisa berjalan lebih cepat. Beberapa di antaranya Waduk Titab, Waduk Sidan, pembanguan ruas tol Gilimanuk-Denpasar di titik Mengwi, Tabanan, Buleleng, pembangunan Bandara Buleleng, pengembangan Pelabuhan Benoa, dan beberapa proyek infrastruktur lainnya. Perda Tata Ruang ini juga akan mengatur pembangunan akomodasi wisata. Selama ini banyak investor membangun hotel dan vila di pinggir pantai, danau, jurang. Mereka seolah-olah menguasai pantai di depannya. Perda ini juga berdampak pada pembangunan energi bersih dan sebagainya.

Ruang atau wilayah Provinsi Bali merupakan komponen lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terperbaharui yang harus dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai satu kesatuan ruang dalam tatanan yang dinamis berlandaskan kebudayaan Bali sesuai dengan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta
Berencana menuju Bali Era Baru.

Sejalan dengan kebutuhan tersebut, diperlukan Peraturan Daerah tentang RTRW yang mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan tersebut sehingga diperlukan perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

Penataan ruang wilayah Provinsi bertujuan mewujudkan Ruang wilayah Provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berdaya saing, ramah lingkungan, dan berkelanjutan sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan industri berbasis budaya dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Wilayah Provinsi mencakup Ruang darat, Ruang laut, dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Khusus ruang laut diatur tersendiri dalam Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang sedang dalam proses fasilitasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perda tentang RTRW Provinsi Bali telah mendapat persetujuan substansi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tanggal 20 Januari 2020, serta difasilitasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri tanggal 8 Mei 2020, sebagai jawaban atas Surat Gubernur Bali yang diajukan pada tanggal 28 Januari 2020.(*go)

Igo Kleden

I am journalist...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *