Home Kasus Kementerian PPPA RI Tanggapi Serius Surat Ipung, Prioritaskan Hak Anak

Kementerian PPPA RI Tanggapi Serius Surat Ipung, Prioritaskan Hak Anak

by sonny sonny

PARADISO.CO.ID I DENPASAR – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI menanggapi pengaduan dari Siti Sapurah, SH sebagai kuasa hukum dari APD yang sebelumnya bersurat pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI tanggal 11 Maret 2021.

Dalam surat nomor : 632/XI/SS/III/202.Dps Bali, dengan perihal Pengaduan Masyarakat terkait dugaan upaya penghalangan pengasuhan oleh terlapor mengenai perebutan hak asuh anak itu. Ditanggapi serius oleh Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI melalui surat nomor : B-99/D.PKA.5/KA.04.02/3/2021dengan menyebutkan bahwa, sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahaan Convention on the Right of Child, atau Konvensi Hak Anak, yang mana disebutkan setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan yang layak, dilindungi dari kekerasan, penganiayaan, dan pengabaian.

Berdasarkan surat yang dimohonkan tersebut, selanjutnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI melalui Deputi bidang Perlindungan Khusus Anak bersama dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Bali, serta P2TP2A Kota Denpasar sedang berkoordinasi dan terus mengawal kasus ini untuk memastikan bahwa anak aman dari segala bentuk perlakuan salah, dan pengupayaan terpenuhi hak-haknya demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dengan demikian, Deputi Perlindungan Khusus Anak juga telah bersurat ke Bareskrim Polri terkait permohonan pendampingan kasus dugaan perebutan hak asuh anak di Bali oleh Polda Bali.

Baca Juga:   Menparekraf Dorong Desa Wisata Indonesia Terapkan Standar Layanan Internasional

Selain itu, dalam surat tertanggal Jakarta, 30 Maret 2021 juga berharap, agar seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini hendaknya mengedepankan pemenuhan hak-hak anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Selain menerima jawaban surat dari Kementerian PPPA RI, Ipung juga bersurat ke Propam Polda Bali, karena merasa pelaporan di RPK Polda Bali terkesan sangatlah lamban, dan jauh dari rasa keadilan serta penegakan hukum yang sebenarnya,”jelasnya

Dalam penjelasan selanjutnya ia menegaskan pula akan kepeduliannya terhadap hak anak, yang mana anak itu harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan keluarga, walaupun ada persoalan yang sedang dihadapi keluarga tersebut.

“Saya tidak perduli dengan para pihak yang berseteru ini, harapan hanya satu, Dilan yang baru berumur 1 tahun harus dikembalikan kepada ibunya, itu semua demi kepentingan terbaik anak, dan hak asuh anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak,” tegas Ipung***

Penulis – Bene I Editor – Sonny

 

Berita Terkait

Leave a Comment