Jerinx dan Penasehat Hukum “Walk Out” Pada Sidang Perdana

PARADISO.CO.ID I DENPASAR – Terdakwa I Gede Ari Astina akrab dipanggil Jerinx “walk out” bersama tim penasehat hukum saat sidang perdana melalui teleconference yang digelar secara terpisah, yang mana terdakwa dan tim penasehat hukum berada di Polda Bali, sementara para hakim berada di ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (10/9/20).

Kekecewaan atas berlangsungnya sidang yang dilakukan secara teleconference terkait perkara Jerinx nampak dari pernyataan tim penasihat hukum Jerinx yang lebih memilih keluar dari ruang  “Walk Out” saat sidang dilakukan melalui teleconference dengan agenda sidang pembacaan dakwaan.

Ketika terjadi perdebatan antara tim jaksa penuntut umum (JPU) dengan pihak tim penasehat hukum soal pantas tidaknya sidang yang menangani perkara dari Jerinx dilakukan secara teleconference.

Majelis hakim yang dipimpin Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi merespons permintaan Jerinx dengan penjelasan dasar peraturan sidang dari Mahkamah Agung.

Yang mana dalam penjelasannya, ia menyebutkan adanya aturan yang berlaku berupa Momorandum of Understanding (MoU) yang mengatur tentang pelaksanaan sidang secara teleconference, dengan demikian persidangan tetap dilaksanakan teleconference atau secara online,” jelasnya.

Dipihak lain, salah satu alasan kuasa hukum Jerinx I Wayan Gendo Suardana memprotes agar sidang digelar secara normal di lakukan di Pengadilan Negeri Denpasar berdasarkan hukum acara yang berlaku, bukan secara online atau teleconference. Karena sidang dengan cara online tidak maksimal, suara dari audio yang digunakan sering tidak kedengaran dengan jelas,”tegasnya

Karena tidak dipenuhinya permintaan tim penasehat hukum Jerinx yang disampaikan melalui sidang teleconference kepada majelis hakim yang dipimpin Ida Ayu Adnya Dewi,SH.MH, maka tim penasehat hukum Jerinx mengambil keputusan untuk keluar dari salah satu ruangan di Polda Bali yang digunakan sidang teleconference.

Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Undang-Undang no 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45A ayat (2) atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 64 ayat 1.

Karena menulis postingan kalimat berupa “Gara-gara bangga jadi kacung WHO, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Rumah sakit dengan seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan tes Covid-19”.***

Penulis – Bene I Editor – Sonny

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *