Saksi Ahli Sebut Dakwaan Tidak Memenuhi Unsur Pidana

PARADISO.CO.ID I DENPASAR – Saksi ahli hukum Pidana Billy Matindas,.SH.MH menegaskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa Linda Fitria Paruntu, tidak memenuhi unsur pidana, hal itu dijelaskannya pada sidang yang digelar tanggal 18 Agustus 2020 lalu di Pengadilan Negeri Denpasar,”tegas Billy

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat terdakwa dengan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam dakwaan pertama, dan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP pada dakwaan kedua, serta Pasal 311 ayat (1) KUHP.

Demikian secara detail saksi ahli menjelaskan mengenai Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Mengenai, pasal 27 ayat 3 menyebutkan, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Mengkaji lebih lanjut soal pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahwa isi pasal tersebut sangatlah melekat, dan semua unsur harus terpenuhi. Ketika berbicara “dengan sengaja, dan tanpa hak” berarti sifatnya komulatif bukan alternatif, artinya “dengan sengaja” disini harus juga dengan tanpa hak,”jelas Billy

Selanjutnya, yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu niat seseorang untuk melakukan hal tersebut adalah mens rea, dalam arti orang itu dengan sengaja melakukannya, sesuai bunyi pasal, untuk menghina dan mencemarkan nama baik. Dalam hal ini, terdakwa tidak mempunyai niat, atau mens rea, atau mencemarkan nama baik, atau melakukan penghinaan, tetapi apa yang dilakukan terdakwa ketika itu hanyalah klarifikasi,”pungkas Billy sebagai saksi ahli hukum Pidana

Sedangkan, klarifikasi mengandung arti “ada aksi dan reaksi”, jadi tidak mungkin “ada aksi tanpa reaksi”, jadi itu adalah sebuah rangkaian atau kausa prima. Karena itu, yang dilakukan terdakwa adalah mengklarifikasi apa yang dilakukan oleh pelapor. Yang mana ketika itu, ternyata menurut saksi fakta ada permasalahan sebelumnya. 

“pelapor grasak-grusuk di whatsapp kemudian melakukan postingan-postingan yang merujuk kepada terdakwa dan ketika diklarifikasi, klarifikasi inilah yang dilaporkan kepada Kepolisian,”cetus Billy

Dengan demikian, menurut saksi ahli pidana Billy Matindas seharusnya kasus seperti ini tidak sampai ke pengadilan karena ini adalah kasus “pasal karet”tegasnya.***

Penulis – Bene I Editor – Sonny

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *