Terdakwa Titian Wilaras Sebut Oknum Pengacara Memeras 5 Miliar Rupiah

PARADISO.CO.ID I DENPASAR – Terdakwa Titian Wilaras (TW) yang duduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang sebagai pemilik PT. BPR Legian telah mencairkan uang sebesar Rp 22 miliar untuk kepentingan pribadi pada sidang pemeriksaan terdakwa, Selasa 29 September 2020 di Pengadilan Negeri Denpasar.

Yang nengejutkan selain uang tersebut dipergunakan bos BPR Legian Titian Wilaras untuk membeli apartemen, dan beberapa mobil mewah. Ia juga sempat menyebutkan bahwa ada oknum pengacara M. Rfan diduda ingin memerasnya.

Saat pemeriksaan terdakwa TW sempat mengatakan bahwa saat ia dijadikan target oleh petugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali, ketika itu sempat mau diperas oleh pengacara M. Rifan. M Rifan yang adalah teman salah satu karyawan BPR Legian kemudian bersekongkol mengancam akan melaporkan dirinya ke OJK, dan Polisi jika tidak mau membayar Rp. 5 Miliar. Namun terdakwa menolak karena merasa dirinya tidak bersalah dalam pencairan dana pribadi tersebut,”sebut Wilaras.

Pernyataan yang melenceng dan keluar konteks dari surat dakwaan Jaksa tersebut oleh Ketua menjelis hakim Angeliky Handajani Day, SH. MH meminta agar terdakwa TW tidak meneruskan memberikan keterangan tersebut, dan hanya dibutuhkan keterangan sesuai dengan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Karena telah mendapat teguran dari majelis hakim, kemudian terdakwa tidak melanjutkan pernyataan sepihak yang menyudutkan pengacara M. Rifan tersebut.

Saat pemeriksaan terdakwa Titian Wilaras membantah semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum. Menurut terdakwa dirinya tidak pernah memerintahkan pejabat keuangan PT BPR Legian untuk mencairkan dana demi kepentingan dirinya,”Uang yang dicairkan adalah uang  melalui bebarapa rekening pribadi bukan uang PT BPR Legian,”kata Wilaras

Karena terdakwa membantah akan isi surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum Ida Bagus Swadarma langsung menunjukan bukti-bukti berupa surat perintah pencairan uang BPR Legian yang diminta terdakwa.

Ida Bagus Swadarma dalam penjelasannya menyebutkan itu adalah hak saudara untuk membela diri, tapi fakta persidangan dengan barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh saudara memenuhi unsur pidana diatur dalam pasal 50 A UU.RI No.7 Tahun 1992 Tentang Kejahatan perbankan,”tegasnya.***

Penulis – Bene I Editor – Sonny 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *